Bertahun-tahun Mencari Solusi Harga Kelapa Inhil, Mengapa Masalahnya Tak Kunjung Selesai?

INDRAGIRI HILIR — Persoalan harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) bukan masalah baru. Selama bertahun-tahun, harga kelapa di tingkat petani mengalami siklus naik dan turun. Ketika harga tinggi, pendapatan petani membaik. Namun ketika harga kembali jatuh, persoalan yang sama kembali muncul.

Pertanyaannya, mengapa persoalan yang sudah berlangsung bertahun-tahun belum juga menghasilkan sistem tata niaga yang mampu membuat harga lebih stabil?

Jejak persoalan ini sebenarnya sudah lama terlihat. Pada 2018, Pemkab Inhil telah membahas fluktuasi harga kelapa dan mencari solusi, termasuk pengembangan pengolahan terpadu serta produk turunan kelapa. Kemudian pada 2023, Dinas Perkebunan Inhil menyebut pemasaran sebagai salah satu persoalan utama. Panjangnya rantai pemasaran dinilai membuat harga yang diterima petani semakin rendah.

Artinya, persoalannya bukan semata-mata produksi. Kelapa tersedia dalam jumlah besar, tetapi posisi petani dalam rantai perdagangan masih menjadi persoalan.

Pola hubungan antara permintaan dan harga juga terlihat pada 2024. Ketika permintaan dari pasar domestik maupun luar negeri meningkat, harga kelapa Inhil sempat mencapai sekitar Rp4.900 per kilogram. Ini menunjukkan bahwa kekuatan permintaan dan jumlah pembeli sangat menentukan harga di tingkat petani.

Upaya membuka pasar sebenarnya juga bukan hal baru. Pada 2020, Pemkab Inhil di era Bupati HM Wardan melepas ekspor kelapa melalui Pelabuhan Parit 21 menuju Malaysia. Kemudian pada Februari 2024, ekspor melalui pelabuhan tersebut kembali dibuka saat Herman masih menjabat sebagai Pj Bupati. Saat itu, salah satu alasan yang dikemukakan adalah agar eksportir dapat bersaing mendapatkan kelapa masyarakat sehingga monopoli dapat dihindari.

Berbagai pemerintahan juga telah mendorong hilirisasi, ekspor, perbaikan akses perdagangan dan harga minimum. Namun persoalan kembali muncul. Pada 2025, Pemkab kembali mendorong ekspor, harga minimum dan perbaikan akses transportasi. Pada 2026, usulan harga minimum kembali dibawa ke pemerintah pusat.

Maka pertanyaannya bukan lagi sekadar mengapa harga kelapa turun, tetapi:

Mengapa berbagai upaya yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun belum berubah menjadi sistem tata niaga yang membuat petani memiliki banyak pembeli dan posisi tawar yang kuat?

Salah satu persoalan yang perlu dilihat adalah struktur pasar. Produksi kelapa Inhil sangat besar, tetapi tersebar di banyak wilayah dan berasal dari ribuan petani. Sementara itu, industri membutuhkan pasokan dalam volume besar. Dalam kondisi seperti ini, petani akan lebih kuat jika memiliki akses kepada banyak pembeli, bukan bergantung pada satu jalur perdagangan.

Karena itu, harga acuan pemerintah memang penting, tetapi tidak cukup. Harga acuan sulit bekerja maksimal jika tidak ada pembeli yang mampu menyerap kelapa pada harga tersebut.

Hilirisasi juga penting, tetapi tidak bisa dibangun dalam hitungan minggu. Pembangunan industri membutuhkan investasi, perizinan, infrastruktur dan waktu.

Sementara petani membutuhkan solusi sekarang.

Maka langkah cepat yang paling realistis adalah memperluas pasar.

Pemkab Inhil dapat membentuk tim khusus yang fokus pada perdagangan kelapa. Tim ini tidak sekadar melakukan rapat, tetapi memetakan secara nyata berapa produksi yang tersedia, kualitas atau grade kelapa, volume per hari, harga di tingkat petani, biaya logistik serta siapa saja calon pembeli yang membutuhkan.

Setelah itu, industri pengolahan kelapa di berbagai daerah, eksportir dan pembeli lainnya dapat ditawarkan pasokan secara konkret.

Bukan sekadar mengatakan "Inhil memiliki potensi kelapa besar", tetapi:

"Inhil mampu menyediakan sekian ton kelapa per hari dengan kualitas tertentu. Berapa volume yang dapat diserap dan berapa harga yang dapat ditawarkan?"

Petani juga perlu diperkuat melalui koperasi atau kelompok tani sebagai agregator. Produksi yang tersebar dikumpulkan menjadi volume besar sehingga lebih mudah dinegosiasikan dengan industri.

Dalam skema ini, pemerintah tidak perlu menjadi pedagang kelapa. Pemerintah cukup berperan sebagai pembuka pasar, penyedia data, penghubung petani dengan pembeli dan penguat posisi tawar petani.

Pasar juga harus diperluas. Tidak hanya mengandalkan pasar lokal, tetapi juga industri dalam negeri, pasar luar daerah dan ekspor sesuai ketentuan yang berlaku. Semakin banyak saluran pasar, semakin kecil ketergantungan petani terhadap satu pembeli atau satu kondisi pasar.

Sementara itu, hilirisasi tetap harus berjalan sebagai solusi jangka panjang. Industri pengolahan akan menciptakan permintaan baru, meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ketergantungan terhadap penjualan kelapa mentah.

Dengan demikian, ada dua pekerjaan yang harus dilakukan bersamaan:

Jangka pendek: cari pembeli, buka pasar, perkuat koperasi dan perbaiki tata niaga.

Jangka panjang: bangun hilirisasi, tingkatkan nilai tambah dan ciptakan ekosistem industri kelapa di Inhil.

Persoalan ini juga tidak seharusnya diarahkan hanya kepada satu bupati atau satu dinas. Masalah harga kelapa telah berlangsung melewati beberapa periode pemerintahan.

Yang perlu dievaluasi adalah sistemnya.

Jika persoalan fluktuasi harga dan panjangnya rantai pemasaran sudah diketahui sejak bertahun-tahun lalu, maka pertanyaan yang layak diajukan adalah:

Mengapa sampai sekarang belum terbentuk sistem perdagangan yang membuat petani memiliki lebih banyak pembeli dan posisi tawar yang lebih kuat?

Sebab tanpa perubahan struktur tersebut, pola yang sama bisa terus berulang:

harga naik → petani menikmati → harga turun → pemerintah turun tangan → harga membaik → kemudian turun kembali.

Petani tidak hanya membutuhkan harga yang tinggi sesaat. Mereka membutuhkan pasar yang lebih luas, pembeli yang lebih banyak dan harga yang lebih stabil.

Karena itu, jangan hanya menunggu harga acuan atau menunggu pabrik hilir berdiri. Pasar bisa dicari sekarang. Pembeli bisa didekati sekarang. Produksi petani bisa dikonsolidasikan sekarang.

Petani membutuhkan solusi sekarang. Cari pasarnya, tambah pembelinya, kuatkan posisi tawarnya. Hilirisasi tetap dibangun untuk menyelesaikan persoalan jangka panjang.