Riau kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah ratusan titik panas dan ribuan hektare lahan yang telah terbakar sepanjang 2026, Presiden Prabowo Subianto turun langsung ke Sumatera untuk meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kunjungan itu bukan sekadar agenda seremonial. Pemerintah membawa pesan keras: korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran dalam kasus karhutla dapat dikenai sanksi berat, bahkan terancam kehilangan izin usahanya.

Presiden Prabowo bertolak menuju Sumatera pada Senin, 24 Agustus 2026, untuk meninjau langsung penanganan karhutla di Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. Kunjungan tersebut dilakukan ketika persoalan karhutla kembali menjadi perhatian serius pemerintah.

491 Hotspot Terdeteksi di Riau

Data pemantauan pada 24 Agustus menunjukkan Riau masih menghadapi konsentrasi titik panas yang tinggi.

Terdapat 491 hotspot yang terdeteksi di Riau. Pelalawan menjadi wilayah dengan jumlah tertinggi, yakni 239 titik, disusul Indragiri Hilir 166 titik dan Bengkalis 30 titik. Hotspot juga terdeteksi di sejumlah wilayah lain seperti Indragiri Hulu, Rokan Hulu, Kampar, Rokan Hilir, Siak, Kuantan Singingi dan Dumai.

Angka hotspot memang tidak dapat secara otomatis disamakan dengan jumlah kebakaran. Namun, konsentrasi titik panas tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebakaran masih membutuhkan pengawasan serius.

Persoalannya menjadi lebih besar ketika melihat akumulasi luas lahan terbakar.

Lebih dari 15 Ribu Hektare Lahan Terbakar

Data BNPB mencatat luas lahan terbakar di Riau sejak 1 Januari hingga 12 Agustus 2026 mencapai sekitar 15.676,72 hektare.

Beberapa hari sebelumnya, BNPB mencatat luas lahan terbakar Riau hingga 9 Agustus mencapai sekitar 15.551,76 hektare. Riau bahkan menjadi salah satu provinsi dengan luasan karhutla terbesar dalam enam provinsi prioritas penanganan pemerintah.

Artinya, persoalan karhutla Riau bukan hanya persoalan titik panas yang terlihat dari satelit. Ada luasan lahan yang nyata terdampak dan membutuhkan penanganan serta pencegahan berkelanjutan.

Polisi Sudah Menetapkan 35 Tersangka

Penegakan hukum juga berjalan.

Polda Riau bersama jajaran kepolisian di daerah menyatakan telah menangani 32 perkara karhutla sepanjang 2026, dengan 35 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Dari jumlah tersebut, polisi menyebut 17 tersangka telah masuk tahap II, sementara perkara lainnya masih dalam proses penyidikan.

Data ini menunjukkan bahwa persoalan karhutla di Riau tidak seluruhnya berhenti pada penanganan api. Sebagian kasus telah masuk ke ranah pidana.

Namun, pertanyaan berikutnya menjadi jauh lebih penting:

Bagaimana dengan korporasi?

Ancaman Prabowo Kini Menjadi Sorotan

Presiden Prabowo sebelumnya telah menyampaikan sikap tegas terhadap korporasi yang terbukti menjadi penyebab karhutla.

Pemerintah menyatakan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha. Prabowo juga menegaskan bahwa tindakan hukum akan dilakukan setelah proses penyelidikan menemukan adanya pelanggaran.

Pernyataan tersebut menjadi semakin relevan ketika pemerintah juga mengungkap bahwa secara nasional terdapat sekitar 335 perusahaan pemilik konsesi yang terindikasi memiliki titik api. Pemerintah menyatakan lokasi-lokasi tersebut akan diverifikasi di lapangan.

Penting dicatat, angka 335 perusahaan tersebut merupakan angka nasional, sehingga tidak tepat jika seluruhnya dikaitkan dengan Riau.

Tetapi fakta bahwa pemerintah mulai melakukan verifikasi terhadap konsesi yang memiliki indikasi titik api menunjukkan bahwa pengawasan terhadap wilayah konsesi kini menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla.

Kerumutan Menjadi Salah Satu Perhatian

Di Riau sendiri, salah satu lokasi yang mendapat perhatian adalah Kerumutan, Kabupaten Pelalawan.

Data yang disampaikan Kepala Polda Riau menyebut kebakaran di kawasan tersebut mencapai sekitar 280 hektare dan telah berlangsung selama sekitar 21 hari ketika laporan tersebut disampaikan.

Penanganannya melibatkan TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla di Riau memiliki kompleksitas tinggi, terutama ketika kebakaran berlangsung di wilayah gambut yang membutuhkan penanganan berbeda dibandingkan kebakaran lahan biasa.

Pertanyaan Besarnya: Siapa yang Harus Bertanggung Jawab?

Di sinilah kunjungan Presiden Prabowo ke Riau menjadi penting.

Pemerintah tidak cukup hanya memastikan api padam.

Jika kebakaran terjadi di wilayah konsesi perusahaan, maka pertanyaan mengenai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pencegahan dan pengendalian karhutla juga harus dijawab.

Jika hasil penyelidikan menemukan unsur pidana atau pelanggaran, maka ancaman pencabutan izin yang disampaikan Presiden harus memiliki konsekuensi nyata.

Namun sebaliknya, perusahaan juga tidak boleh langsung dianggap sebagai pelaku hanya karena terdapat hotspot di wilayah konsesinya.

Hotspot adalah indikator yang harus diverifikasi, bukan vonis.

Karena itu, proses penegakan hukum harus berbasis bukti: lokasi kebakaran, batas konsesi, penyebab kebakaran, hasil investigasi lapangan, keterangan saksi, bukti material dan hubungan antara kebakaran dengan pihak yang bertanggung jawab.

Riau Menunggu Pembuktian

Kunjungan Presiden Prabowo akhirnya membawa satu pesan yang lebih besar daripada sekadar penanganan asap dan api.

Pemerintah sedang menguji apakah penanganan karhutla hanya berhenti pada pemadaman atau benar-benar sampai kepada pihak yang bertanggung jawab.

Riau sendiri memiliki data yang cukup serius: ratusan hotspot pada 24 Agustus, lebih dari 15 ribu hektare lahan terbakar hingga pertengahan Agustus, puluhan perkara pidana dan puluhan tersangka.

Kini perhatian publik tertuju pada satu hal:

Jika ada korporasi di Riau yang nantinya terbukti bertanggung jawab atas karhutla, apakah ancaman Presiden untuk mencabut izin benar-benar akan diterapkan?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi ukuran penting apakah pernyataan keras pemerintah kali ini benar-benar berujung pada tindakan.

Bukan sekadar api yang harus dipadamkan. Jika ada pelanggaran yang terbukti, akar persoalannya juga harus dituntaskan.