Pemerintah menyiapkan kebijakan pembukaan rekening bagi lebih dari 200 juta masyarakat, dengan saldo awal Rp50 ribu. Secara resmi, kebijakan ini ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperluas inklusi dan literasi keuangan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan, serta mengintegrasikan masyarakat ke dalam sistem pembayaran dan ekonomi formal.

Sekilas, kebijakan ini terlihat sederhana: masyarakat mendapatkan rekening dan saldo awal.

Tetapi jika melihatnya lebih jauh, pertanyaannya menjadi jauh lebih besar.

Apa sebenarnya yang ingin dibangun pemerintah: masyarakat yang mandiri secara ekonomi, atau masyarakat yang semakin bergantung pada negara?

Pertanyaan ini penting karena membuka rekening bukanlah akhir dari persoalan ekonomi rakyat.

Rekening hanyalah alat.

Saldo Rp50 ribu juga bukan solusi kemiskinan.

Yang menentukan kehidupan masyarakat adalah apakah mereka memiliki pekerjaan, penghasilan, keterampilan, usaha, tabungan, akses pembiayaan, dan kesempatan untuk memiliki aset.

Jangan sampai rekening hanya menjadi pintu bantuan

Pemerintah memang membutuhkan program bantuan sosial untuk melindungi masyarakat yang berada dalam kondisi rentan. Tidak masuk akal menghapus perlindungan sosial ketika masih ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Masalahnya adalah ketika bantuan berubah dari jaring pengaman menjadi pola ketergantungan.

Masyarakat menerima bantuan, kemudian menunggu bantuan berikutnya. Pemerintah mengalokasikan anggaran, kemudian membuat program baru agar bantuan kembali tersalurkan.

Siklus tersebut dapat mengurangi penderitaan dalam jangka pendek, tetapi belum tentu menciptakan kemandirian dalam jangka panjang.

Di sinilah pemerintah perlu berani mengevaluasi desain kebijakannya.

Apakah keberhasilan pembangunan diukur dari semakin banyaknya penerima bantuan, atau semakin banyaknya masyarakat yang tidak lagi membutuhkan bantuan?

Itulah pertanyaan yang seharusnya dijawab.

Rp50 ribu bukan persoalan utamanya

Nilai Rp50 ribu mungkin tidak akan mengubah kehidupan seseorang secara signifikan.

Tetapi jangan melihat kebijakan ini hanya dari nilai tersebut.

Jika lebih dari 200 juta rekening benar-benar dibuka dan kemudian menjadi aktif, maka yang sedang dibangun bukan sekadar rekening.

Yang sedang dibangun adalah basis masyarakat yang terhubung dengan sistem keuangan formal.

Dari sini muncul potensi ekonomi yang jauh lebih besar.

Masyarakat mulai menerima pendapatan melalui rekening.

Mereka melakukan transaksi.

Sebagian mulai menabung.

Tabungan masyarakat menjadi bagian dari dana pihak ketiga perbankan.

Dana tersebut kemudian dapat diintermediasikan dalam bentuk kredit atau pembiayaan sesuai ketentuan dan kemampuan masing-masing bank.

Kredit digunakan untuk usaha, konsumsi produktif, investasi, atau kebutuhan ekonomi lainnya.

Uang berputar.

Usaha tumbuh.

Tenaga kerja dibutuhkan.

Pendapatan masyarakat meningkat.

Sebagian pendapatan kembali menjadi tabungan.

Maka terbentuk sebuah siklus ekonomi.

Rekening → transaksi → tabungan → pembiayaan → usaha/investasi → pekerjaan → pendapatan → tabungan.

Inilah bagian yang jauh lebih penting daripada saldo awal Rp50 ribu.

Lalu apa keuntungan bagi pemerintah?

Di sini kita juga harus jujur.

Uang yang ditabung masyarakat tetap milik masyarakat. Pemerintah tidak otomatis mendapatkan uang tersebut.

Namun pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi secara tidak langsung ketika semakin banyak masyarakat masuk dan aktif dalam sistem keuangan formal.

Aktivitas ekonomi menjadi lebih terdokumentasi dan terhubung dengan sistem pembayaran formal.

Penyaluran berbagai program pemerintah dapat dilakukan lebih efisien.

Masyarakat memiliki akses lebih besar terhadap layanan keuangan.

Perbankan memiliki basis dana masyarakat yang lebih luas untuk menjalankan fungsi intermediasi.

Jika dana tersebut kemudian mendukung aktivitas usaha dan investasi, kegiatan ekonomi dapat meningkat. Ketika ekonomi berkembang, basis aktivitas yang menghasilkan penerimaan negara juga berpotensi ikut meningkat.

Jadi, kepentingan negara bukan mengambil tabungan rakyat.

Kepentingannya adalah membangun sistem ekonomi yang semakin formal, terhubung, dan produktif.

Dan justru karena itulah kebijakan ini seharusnya tidak berhenti pada pembukaan rekening.

Kalau bisa membuka 200 juta rekening, mengapa tidak membuka 200 juta jalan menuju pekerjaan?

Inilah pertanyaan terbesar yang seharusnya muncul.

Pemerintah menunjukkan kemampuan membangun kebijakan yang mampu menjangkau lebih dari 200 juta orang.

Kalau kemampuan tersebut sudah ada, mengapa tidak digunakan untuk membangun sistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat dengan pekerjaan dan usaha?

Mengapa tidak dibuat rangkaian:

NIK → Rekening → Pelatihan → Sertifikasi → Pekerjaan → Gaji → Tabungan → Pembiayaan → Usaha → Aset.

Dengan model seperti itu, rekening bukan sekadar tempat menerima uang.

Rekening menjadi pintu masuk menuju mobilitas ekonomi.

Orang yang tidak mempunyai pekerjaan diarahkan ke pelatihan yang sesuai kebutuhan industri.

Orang yang sudah memiliki keterampilan dipertemukan dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.

Orang yang ingin berusaha diberikan akses pasar, legalitas, pendampingan dan pembiayaan.

Orang yang sudah memperoleh penghasilan didorong membangun kebiasaan menabung.

Orang yang memiliki rekam jejak keuangan dan usaha yang sehat dapat memperoleh akses pembiayaan secara bertanggung jawab.

Dan pada akhirnya, masyarakat mulai memiliki aset.

Itulah pembangunan yang menciptakan kemandirian.

Pemerintah jangan hanya mengajarkan cara menerima

Ada persoalan yang lebih mendasar dalam kebijakan sosial kita.

Terlalu mudah bagi pemerintah untuk mengukur keberhasilan dengan angka penyaluran.

Berapa penerima?

Berapa rupiah disalurkan?

Berapa rekening dibuka?

Berapa bantuan terserap?

Semua itu penting untuk administrasi.

Tetapi belum cukup untuk mengukur keberhasilan pembangunan.

Pertanyaan yang lebih penting adalah:

Berapa orang mendapatkan pekerjaan?

Berapa pendapatan mereka meningkat?

Berapa usaha baru mampu bertahan?

Berapa penerima bantuan yang akhirnya mandiri?

Berapa masyarakat yang mulai memiliki tabungan dan aset?

Jika angka penerima bantuan terus besar dari tahun ke tahun, tetapi masyarakat tidak semakin mandiri, pemerintah harus berani bertanya apakah kebijakannya sudah tepat.

Karena tugas negara bukan hanya membuat rakyat mampu bertahan hidup.

Tugas negara juga menciptakan kondisi agar rakyat mampu menghasilkan kehidupan yang lebih baik dengan kekuatannya sendiri.

Bantuan harus menjadi jembatan, bukan tujuan

Kita tidak sedang mengatakan bahwa seluruh bantuan harus dihentikan.

Bantuan tetap diperlukan untuk kondisi tertentu: kemiskinan ekstrem, bencana, kehilangan pekerjaan, disabilitas, lanjut usia, atau keadaan lain yang membuat seseorang memang membutuhkan perlindungan negara.

Tetapi bantuan harus mempunyai arah keluar.

Jika seseorang menerima bantuan hari ini, negara harus memikirkan bagaimana orang tersebut bisa memiliki penghasilan besok.

Jika seseorang tidak memiliki pekerjaan, negara harus memikirkan bagaimana mempertemukannya dengan pekerjaan.

Jika seseorang ingin berusaha, negara harus memikirkan bagaimana membuka akses pasar dan pembiayaan.

Jika seseorang sudah mempunyai penghasilan, negara harus membantu menciptakan lingkungan agar penghasilan tersebut dapat berkembang menjadi tabungan dan aset.

Dengan demikian, perlindungan sosial tidak berhenti pada memberi, tetapi dilanjutkan dengan memberdayakan.

200 juta rekening bisa menjadi peluang besar

Karena itu, kebijakan pembukaan 200 juta rekening tidak seharusnya langsung ditolak.

Justru sebaliknya, kebijakan ini bisa menjadi fondasi yang sangat besar jika diarahkan dengan benar.

Tetapi pemerintah harus menentukan apa tujuan akhirnya.

Apakah tujuan akhirnya hanya:

200 juta orang memiliki rekening?

Atau:

200 juta orang memiliki pintu masuk menuju ekonomi formal?

Perbedaannya sangat besar.

Kalau rekening hanya menjadi tempat menerima bantuan, maka negara hanya memperbaiki saluran distribusi.

Tetapi kalau rekening menjadi pintu menuju pekerjaan, pendapatan, tabungan, pembiayaan dan aset, maka negara sedang membangun mobilitas ekonomi rakyat.

Jangan ukur keberhasilan dari jumlah rekening

Pada akhirnya, saldo Rp50 ribu bukanlah ukuran keberhasilan kebijakan ini.

Jumlah 200 juta rekening juga bukan ukuran akhir.

Ukuran sebenarnya adalah apa yang terjadi setelah rekening tersebut aktif.

Apakah masyarakat mendapatkan pekerjaan?

Apakah pendapatan meningkat?

Apakah mereka mulai menabung?

Apakah usaha tumbuh?

Apakah akses pembiayaan semakin terbuka?

Apakah masyarakat memiliki aset?

Dan yang paling penting:

Apakah semakin banyak rakyat yang akhirnya tidak membutuhkan bantuan pemerintah karena sudah mampu berdiri dengan pendapatannya sendiri?

Negara seharusnya tidak bercita-cita memiliki semakin banyak rakyat yang menerima bantuan.

Negara seharusnya bercita-cita memiliki semakin banyak rakyat yang mampu menghasilkan pendapatan sendiri.

Karena rakyat yang mandiri bukanlah rakyat yang setiap saat menunggu negara memberikan uang.

Rakyat yang mandiri adalah rakyat yang memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, menghasilkan, menabung, memperoleh pembiayaan, memiliki aset, dan menentukan masa depannya sendiri.

Jika pemerintah mampu membuka 200 juta rekening, maka tantangan berikutnya jauh lebih besar:

buka juga 200 juta jalan menuju pekerjaan dan kemandirian ekonomi.