BPS Diminta Benahi Data, Malah Ajukan Tambahan Anggaran Rp1,47 Triliun

JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) kembali menjadi sorotan setelah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,473 triliun untuk tahun 2027. Padahal, persoalan kualitas dan akurasi data yang digunakan pemerintah belakangan ini terus menjadi perhatian publik.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, tambahan anggaran tersebut dibutuhkan karena pagu awal BPS untuk 2027 sebesar Rp6,476 triliun dinilai belum mencukupi seluruh kebutuhan lembaga. �

detiknews +1

Dari tambahan tersebut, sekitar Rp926 miliar dialokasikan untuk kegiatan statistik, termasuk survei dan pemutakhiran data. Sementara sekitar Rp546 miliar diperuntukkan bagi dukungan manajemen. �

Harianjogja.com

Salah satu agenda yang membutuhkan anggaran adalah pemutakhiran Survei Biaya Hidup (SBH) yang menjadi basis penimbang dalam penghitungan inflasi. BPS juga menyebut pemutakhiran survei akan dilakukan di seluruh 514 kabupaten/kota. �

detiknews

Di sisi lain, muncul pertanyaan publik: jika data sebelumnya masih harus banyak dibenahi dan dimutakhirkan, apakah persoalannya memang semata-mata kekurangan anggaran?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan karena anggaran BPS sendiri sudah mencapai sekitar Rp6,48 triliun sebelum tambahan diajukan.

Komisi X DPR kemudian menyetujui usulan tambahan tersebut, sehingga total pagu BPS dalam RAPBN 2027 menjadi sekitar Rp7,95 triliun. �

kumparan

Kini publik tentu berharap tambahan anggaran tersebut benar-benar menghasilkan data yang lebih akurat, transparan dan tepat sasaran, bukan sekadar menambah besar anggaran tanpa perbaikan kualitas data yang bisa dirasakan masyarakat.