PEKANBARU — Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Riau tidak selalu harus dimulai dengan mencari sumber pendapatan baru. Ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pemerintah sudah memiliki gambaran yang utuh mengenai seluruh potensi pendapatan yang sebenarnya ada?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan setelah sejumlah pembahasan di DPRD Provinsi Riau menunjukkan bahwa persoalan data, sinkronisasi, pelaporan, dan kepatuhan masih menjadi bagian dari tantangan optimalisasi pendapatan daerah.

Pada 30 Maret 2026, Pansus DPRD Provinsi Riau yang membahas optimalisasi pendapatan daerah melakukan sinkronisasi data dengan sejumlah perusahaan. Salah satu yang dibahas adalah data perusahaan yang membayar Pajak Air Permukaan. Dalam rapat tersebut disebutkan terdapat sekitar 400 perusahaan yang membayar pajak air permukaan dan data tersebut perlu dicocokkan dengan data yang dimiliki Bapenda.

Tidak berhenti di sana. Pada 13 April 2026, Pansus DPRD Riau kembali menyoroti adanya ketidaksesuaian antara potensi dan realisasi pajak serta kendala kelengkapan laporan sejumlah perusahaan. Bapenda juga menyampaikan adanya kendala memperoleh data dan bukti pembayaran dari perusahaan, khususnya berkaitan dengan PKB dan alat berat.

Kemudian pada 30 April 2026, Komisi III DPRD Riau menemukan persoalan data dalam pengawasan aktivitas pertambangan. Dari 49 perusahaan yang terdaftar, 33 tercatat beroperasi, sementara 16 perusahaan belum memiliki keterangan yang jelas mengenai statusnya. DPRD juga menemukan perbedaan data antara wilayah Pekanbaru dan Kampar.

Temuan-temuan tersebut tentu tidak serta-merta berarti ada kehilangan penerimaan atau pelanggaran pajak. Namun, fakta tersebut menunjukkan satu hal penting:

Data yang tidak sinkron dapat membuat pemerintah lebih sulit melihat potensi pendapatan secara utuh.

Dan persoalan ini tidak hanya terjadi pada satu sektor.

Ketika Data Ada, Tetapi Belum Terhubung

Riau sebenarnya memiliki banyak sumber data yang dapat membantu menghitung dan mengawasi potensi PAD.

Ada data perusahaan. Ada data perizinan. Ada data kendaraan. Ada data industri. Ada data produksi. Ada data penggunaan bahan bakar. Ada data pemanfaatan air permukaan. Ada data objek pajak. Ada data pembayaran dan tunggakan.

Masalahnya bukan semata-mata tidak adanya data.

Masalah yang lebih besar adalah bagaimana berbagai data tersebut dapat dibaca secara bersama-sama.

Contohnya sederhana.

Data kendaraan dapat digunakan untuk melihat potensi PKB dan BBNKB.

Data perusahaan dapat dikaitkan dengan kendaraan operasional, aktivitas produksi dan lokasi usaha.

Data industri dapat dibandingkan dengan indikator konsumsi energi atau bahan bakar.

Data perusahaan pengguna air dapat dibandingkan dengan objek Pajak Air Permukaan.

Data aktivitas usaha dapat dibandingkan dengan kewajiban perpajakan yang seharusnya muncul.

Jika data-data tersebut berdiri sendiri, pemerintah hanya melihat potongan-potongan informasi.

Tetapi jika dapat dihubungkan secara legal, aman, dan terukur, potongan tersebut dapat membentuk gambaran yang jauh lebih lengkap mengenai potensi pendapatan daerah.

Riau Memiliki Nilai PAD yang Sangat Besar

Urgensi persoalan ini semakin terlihat dari struktur APBD Riau.

Dalam APBD 2025, PAD Riau ditargetkan sebesar Rp5,184 triliun. Dari jumlah tersebut, target pajak daerah mencapai Rp3,725 triliun. Dengan demikian, pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD Riau.

Dokumen KUA 2025 juga mencatat realisasi pajak daerah 2023 sebesar Rp4,412 triliun. Untuk 2025, pajak daerah diproyeksikan Rp3,725 triliun, atau sekitar Rp808,98 miliar lebih rendah dibanding target 2024.

Angka tersebut tidak boleh dibaca secara sederhana sebagai tanda bahwa penerimaan pasti turun karena satu penyebab tertentu. Target, proyeksi, kebijakan fiskal, perubahan regulasi, kondisi ekonomi dan berbagai faktor lain dapat memengaruhinya.

Tetapi angka tersebut memperlihatkan betapa pentingnya kemampuan pemerintah untuk mengukur potensi secara lebih presisi.

Dari Target dan Realisasi Menuju Potential Revenue

Selama ini ukuran yang paling mudah dilihat adalah:

Target → Realisasi

Namun ada satu lapisan informasi yang sangat penting di antara keduanya:

Potential Revenue.

Pertanyaan yang ingin dijawab bukan hanya:

Berapa yang ditargetkan?

atau:

Berapa yang sudah diterima?

Tetapi:

Berapa potensi yang sebenarnya tersedia berdasarkan data yang dimiliki pemerintah?

Dari sini dapat dibentuk konsep:

Potential Revenue → Actual Revenue → Revenue Gap

Revenue gap dalam konsep ini bukan otomatis berarti kebocoran, pelanggaran atau ketidakpatuhan.

Ia merupakan indikator yang harus diverifikasi.

Jika terdapat perbedaan besar antara estimasi potensi dan realisasi, pemerintah dapat menelusuri penyebabnya:

• apakah objek pajaknya belum terdaftar;

• apakah datanya belum diperbarui;

• apakah aktivitas usahanya berubah;

• apakah kewajibannya memang berbeda;

• apakah terdapat tunggakan;

• apakah terdapat kesalahan data;

• atau memang terdapat faktor lain yang menjelaskan perbedaan tersebut.

Dengan demikian, analisis data menjadi alat bantu pengambilan keputusan, bukan alat untuk langsung menuduh wajib pajak.

Di Sinilah Riau Tax Data Hub Ditawarkan

Dari persoalan tersebut muncul sebuah gagasan: Riau Tax Data Hub.

Konsepnya bukan membuat satu aplikasi pajak baru.

Sistem pajak dan aplikasi yang sudah digunakan oleh perangkat daerah tetap dapat berjalan sesuai kewenangannya.

Riau Tax Data Hub ditempatkan sebagai lapisan integrasi dan intelligence yang menghubungkan data relevan untuk kebutuhan analisis pendapatan daerah.

Gambaran sederhananya:

SUMBER DATA

Bapenda + OPD + perizinan + perusahaan + kendaraan + industri + energi + ekonomi + objek pajak

↓

DATA INTEGRATION

Pencocokan dan penyelarasan data

↓

MASTER OBJECT / TAXPAYER ID

Identitas objek dan wajib pajak yang konsisten

↓

TAX PROFILE

Gambaran objek, aktivitas, kewajiban, pembayaran dan kepatuhan

↓

POTENTIAL REVENUE

Estimasi potensi berdasarkan data yang tersedia

↓

REVENUE GAP

Perbandingan potensi dengan realisasi

↓

RISK & PRIORITY SCORE

Menentukan objek yang perlu diverifikasi terlebih dahulu

↓

ACTION

Verifikasi → tindak lanjut → hasil

↓

MONITORING & AUDIT TRAIL

Seluruh proses tercatat dan dapat dievaluasi.

Bukan Sekadar Dashboard

Perbedaan pentingnya ada di sini.

Dashboard biasa menjawab:

“Berapa penerimaan hari ini?”

Revenue Intelligence mencoba menjawab:

“Mengapa penerimaan berada pada angka tersebut, di mana potensinya, dan apa yang perlu dilakukan?”

Dengan demikian, pimpinan daerah tidak hanya mendapatkan laporan historis.

Pemerintah dapat memperoleh peta prioritas.

Misalnya:

Objek dengan potensi besar tetapi realisasi rendah.

Perusahaan dengan perubahan aktivitas signifikan.

Data objek yang belum sinkron antar-instansi.

Wajib pajak dengan riwayat tunggakan.

Wilayah atau sektor dengan potensi penerimaan tinggi.

Semua itu kemudian dapat menjadi bahan verifikasi, bukan otomatis menjadi dasar penindakan.

Tidak Harus Dimulai dari Semua Pajak

Riau Tax Data Hub juga tidak perlu langsung mengintegrasikan seluruh jenis pajak.

Justru pendekatan yang lebih realistis adalah pilot project.

Tahap awal dapat difokuskan pada sektor yang datanya relatif kuat dan memiliki nilai strategis, misalnya:

PKB dan PBBKB.

Untuk PKB, DPRD Riau sendiri telah mendorong integrasi data kendaraan antarinstansi. Dalam rapat Komisi III pada Maret 2026, Bapenda menyebut sekitar 4 juta kendaraan terdaftar di Riau, sementara sekitar 1,5 juta atau sekitar 40 persen tercatat aktif membayar pajak. Komisi III kemudian mendorong percepatan integrasi data kendaraan agar basis data menjadi lebih akurat dan dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan daerah.

Ini merupakan contoh konkret bagaimana kebutuhan integrasi data sudah muncul dalam pembahasan kebijakan daerah.

Setelah pilot project berhasil, model tersebut dapat diperluas secara bertahap ke sektor lainnya.

Dari Data Menjadi Tindakan

Hal terpenting dari Tax Data Hub bukanlah banyaknya data yang berhasil dikumpulkan.

Yang lebih penting adalah apa yang dilakukan setelah data dianalisis.

Misalnya sistem menemukan adanya perbedaan antara data aktivitas suatu objek dengan profil kewajiban pajaknya.

Maka prosesnya bukan langsung:

Data → Penagihan.

Tetapi:

Data → Analisis → Verifikasi → Klarifikasi → Tindak Lanjut → Evaluasi.

Pendekatan ini membuat sistem lebih adil sekaligus lebih akurat.

Data digunakan untuk membantu pemerintah menemukan prioritas, sedangkan keputusan akhir tetap melalui proses pemeriksaan dan kewenangan yang berlaku.

Revenue Intelligence untuk Riau

Jika konsep ini dibangun dengan baik, Riau tidak hanya memiliki sistem administrasi pajak.

Riau dapat memiliki Revenue Intelligence.

Sebuah kemampuan untuk melihat pendapatan daerah dari berbagai sudut:

siapa objeknya, di mana lokasinya, apa aktivitasnya, berapa potensi kewajibannya, berapa yang sudah dibayar, apa risikonya, dan tindakan apa yang perlu dilakukan.

Inilah pergeseran dari:

Data Collection

menjadi:

Data Intelligence.

Dari:

Target vs Realisasi

menjadi:

Potential vs Actual vs Gap.

Dan dari:

Laporan

menjadi:

Decision Support.

Penutup

Temuan DPRD Riau mengenai kebutuhan sinkronisasi data, ketidaksesuaian data perusahaan, persoalan pelaporan, hingga optimalisasi PKB dan sektor pajak perusahaan menunjukkan bahwa persoalan data bukan sekadar persoalan teknis.

Ia berhubungan langsung dengan kemampuan pemerintah dalam mengenali, mengukur, dan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah.

Karena itu, Riau Tax Data Hub layak dipandang bukan sebagai proyek aplikasi semata, melainkan sebagai gagasan reformasi tata kelola data pendapatan daerah.

Riau tidak kekurangan data.

Yang perlu diperkuat adalah kemampuan untuk menghubungkan data, memvalidasinya, membacanya, dan mengubah hasil analisis menjadi keputusan.

Sebab pertanyaan terbesar dalam optimalisasi PAD bukan hanya:

“Berapa yang sudah masuk ke kas daerah?”

Tetapi:

“Berapa sebenarnya potensi yang ada, di mana letaknya, dan apa yang harus dilakukan agar potensi tersebut dapat dioptimalkan secara transparan dan akuntabel?”

Riau Tax Data Hub menawarkan satu jawaban: satukan datanya, baca potensinya, ukur gap-nya, tentukan prioritasnya, dan pastikan setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan.