Pekanbaru – Asap kembali menyelimuti Riau. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2026 mencatatkan lonjakan drastis: dari 751 hektare pada semester pertama 2025 menjadi 15.477 hektare pada periode yang sama tahun ini . Sebanyak 93 persen di antaranya terjadi di lahan gambut yang sulit dipadamkan . Polisi telah menetapkan 40 tersangka dari 37 kasus, mayoritas karena kesengajaan membuka lahan perkebunan sawit .

Di balik angka-angka ini, kritik tajam bermunculan. Bukan hanya karena api kembali membakar, tetapi karena pola penanganan yang tak pernah berubah: negara hadir saat api membesar, tetapi absen ketika pencegahan seharusnya dilakukan.

Anggaran Pencegahan: Rp3,6 Miliar vs Rp133 Miliar

Di tengah status darurat karhutla yang berlaku hingga November 2026, alokasi anggaran penanganan karhutla di Riau hanya sekitar Rp3,67 miliar . Jumlah itu tersebar di BPBD (Rp1,59 miliar), Dinas Sosial (Rp1,76 miliar), dan Dinas Kesehatan (Rp287 juta) .

Bandingkan dengan anggaran untuk pembangunan dan fasilitas instansi vertikal yang mencapai Rp133 miliar—lebih dari 36 kali lipat anggaran karhutla . Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) pun terus menyusut, dari Rp50 miliar menjadi hanya Rp20 miliar .

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau menilai ketimpangan ini sebagai bentuk kegagalan dalam menetapkan prioritas. "Ketika masyarakat menghadapi ancaman asap karhutla dan tekanan ekonomi, pemerintah justru mengalokasikan anggaran besar untuk kebutuhan yang tidak mendesak bagi rakyat," tegas FITRA.

Kepala BPBD Riau, Edy Afrizal, mengakui defisit anggaran berdampak langsung di lapangan. "Petugas turun ke lapangan pasti butuh makan, operasional, BBM dan segala macam," ujarnya . Bahkan, sejumlah kabupaten mengaku memiliki anggaran karhutla nol.

Penegakan Hukum: 40 Tersangka, Tapi Korporasi Lewat

Polda Riau mencatat 37 perkara karhutla sepanjang 2026 dengan 40 tersangka . Namun, Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menyoroti praktik penerbitan SP3 kasus karhutla pada masa pimpinan sebelumnya. Kebijakan ini, menurutnya, membuka celah hukum yang dimanfaatkan pelaku sehingga praktik pembakaran lahan terus berulang .

"Karhutla ini bukan sekadar bencana alam, tapi kejahatan terhadap lingkungan. Kita tidak bisa lagi hanya memadamkan api, kita harus memutus sumbernya." — Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan

Namun, Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) melaporkan lima korporasi yang diduga terlibat karhutla pada Agustus 2025. Hingga April 2026—delapan bulan setelah pelaporan—tidak ada perkembangan dari proses hukum tersebut. Penegakan hukum masih berhenti pada tingkat perorangan, tidak menjangkau aktor utama di balik kebakaran .

"Lingkaran Setan" yang Tak Pernah Putus

Jikalahari menggambarkan adanya 'lingkaran setan' dalam penanganan karhutla di Riau:

Deforestasi meningkat → Bencana berulang → Respons pemerintah jangka pendek → Anggaran tidak memadai → Kebakaran kembali terjadi

Koalisi Masyarakat Sipil Pendanaan Ekologi (KMS-PE) menegaskan bahwa "anggaran pencegahan karhutla dikalahkan oleh kebutuhan rutin dan tanggap darurat." Dana transfer ke daerah secara nasional pun turun hampir 25 persen, dari Rp864 triliun menjadi Rp649 triliun .

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mengkritik lambatnya respons pemerintah meskipun teknologi pemantauan telah tersedia. "Publik belum melihat peran nyata BP REDD+ dalam mengatasi kebakaran yang terus berulang setiap tahun," ujarnya .

Dampak Nyata: Rakyat yang Menanggung Beban

Kualitas udara di Pekanbaru sempat berada pada level berbahaya dengan indeks PM10 mencapai 629,9 mikrogram per meter kubik. Kasus ISPA melonjak hingga 1.960 dalam sepekan . Sekolah-sekolah terpaksa belajar daring . PWI Riau membagikan 10 ribu masker ke pengguna jalan sebagai bentuk kepedulian—sebuah langkah yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Karhutla Riau 2026 bukan sekadar bencana, melainkan cerminan kegagalan tata kelola yang sistemik. Ketika akar masalah—pembukaan lahan dengan cara dibakar—terus berulang, penegakan hukum lemah, dan anggaran pencegahan minim, maka rakyat Riau akan terus menjadi korban.

Negara hadir ketika api membesar, tetapi absen ketika pencegahan seharusnya dilakukan. Pertanyaan yang mengemuka: sampai kapan rakyat Riau harus menjadi korban dari kebijakan yang tidak berpihak pada keselamatan lingkungan dan masyarakat?