PEKANBARU — Wacana hukuman mati bagi koruptor kembali menjadi sorotan nasional. Di tengah tuntutan agar pelaku korupsi berat dihukum lebih keras, muncul pertanyaan yang jauh lebih konkret bagi masyarakat: jika negara sudah kehilangan uang akibat korupsi, berapa yang benar-benar berhasil dikembalikan?

Pertanyaan itu menjadi relevan bagi Riau. Sejumlah lembaga penegak hukum telah mempublikasikan data penanganan perkara dan pemulihan aset. Namun, hingga kini belum tersedia satu neraca publik terpadu yang memungkinkan masyarakat melihat secara sederhana total kerugian negara akibat perkara korupsi di Riau dibandingkan dengan jumlah yang benar-benar telah kembali kepada negara.

Persoalan ini menjadi semakin penting ketika pemerintah dan DPR juga tengah membahas RUU Perampasan Aset.

HUKUMAN MATI KEMBALI MENJADI PERDEBATAN

Perdebatan mengenai hukuman mati bagi koruptor kembali menguat pada Agustus 2026.

Salah satu tuntutan yang muncul dalam aksi masyarakat di Jakarta adalah penerapan hukuman mati bagi koruptor sekaligus percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.

Secara hukum, Indonesia sebenarnya telah memiliki ketentuan mengenai pidana mati untuk tindak pidana korupsi dalam keadaan tertentu.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa pidana mati dapat dijatuhkan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut.

Artinya, perdebatan saat ini bukan hanya mengenai apakah hukuman mati harus ada, tetapi juga bagaimana ketentuan tersebut diterapkan secara konsisten sesuai hukum dan pembuktian di pengadilan.

Namun ada persoalan yang tidak kalah penting.

Hukuman terhadap pelaku tidak otomatis mengembalikan seluruh uang negara yang telah dirugikan.

RUU PERAMPASAN ASET BELUM SELESAI

Di sisi lain, RUU Perampasan Aset masih dalam proses pembahasan.

DPR menargetkan RUU tersebut dapat diselesaikan paling lambat 15 Desember 2026.

Dalam proses pembahasannya, Komisi III DPR telah melakukan berbagai kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat. DPR juga menyatakan pentingnya memastikan mekanisme perampasan aset tetap memberikan kepastian hukum sekaligus efektif dalam mengejar hasil kejahatan.

Wacana perampasan aset menjadi penting karena pelaku korupsi dapat memiliki aset dalam berbagai bentuk dan kepemilikan.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengejar pelaku.

Aliran uang dan aset juga harus dilacak.

RIAU: DATA PEMULIHAN SUDAH ADA

Pertanyaan tersebut dapat dilihat dari data Riau.

Dalam rilis akhir tahun 2025, Polda Riau melaporkan telah menangani 22 perkara tindak pidana korupsi.

Dari perkara yang ditangani tersebut, Polda Riau mencatat dugaan kerugian negara sebesar Rp23,47 miliar.

Pada saat yang sama, Polda Riau melaporkan asset recovery sebesar Rp16,67 miliar.

Jika kedua angka tersebut dibandingkan, nilainya sekitar:

70,99 PERSEN

atau dibulatkan menjadi sekitar 71 persen.

Angka tersebut menunjukkan adanya capaian pemulihan yang cukup besar dalam perkara yang ditangani Polda Riau pada 2025.

Namun ada satu hal yang sangat penting:

71 persen bukan berarti 71 persen seluruh uang hasil korupsi di Riau telah kembali.

Angka tersebut hanya menggambarkan perbandingan antara nilai kerugian negara dan asset recovery dalam cakupan data yang dilaporkan Polda Riau untuk 2025.

MASALAHNYA: KORUPSI RIAU TIDAK DITANGANI SATU LEMBAGA

Perkara korupsi di Riau tidak hanya ditangani oleh Polda.

Ada pula perkara yang ditangani:

KPK,

Kejaksaan,

Polri,

serta perkara yang telah masuk proses pengadilan dan eksekusi.

Karena itu, jika masyarakat ingin mengetahui “berapa persen uang korupsi Riau yang sudah kembali?”, seluruh data tersebut harus dikonsolidasikan terlebih dahulu.

Inilah persoalan yang selama ini sulit dilihat secara sederhana oleh publik.

Data tersedia.

Tetapi data tersebut tersebar berdasarkan lembaga, perkara, tahun dan tahapan proses hukum.

“DISITA” TIDAK SAMA DENGAN “SUDAH KEMBALI”

Ada persoalan lain yang juga penting.

Dalam pemberitaan perkara korupsi, masyarakat sering menemukan istilah:

penyitaan aset,

pembekuan aset,

uang pengganti,

barang rampasan,

dan

asset recovery.

Istilah tersebut tidak selalu berarti hal yang sama.

Sebuah aset yang disita belum tentu berarti uang tersebut sudah masuk ke kas negara.

Aset yang dibekukan juga belum otomatis menjadi penerimaan negara.

Karena itu, untuk menghitung pemulihan secara objektif, perlu dibedakan antara:

kerugian negara → aset ditemukan → aset disita → putusan pengadilan → eksekusi → penerimaan negara.

Baru setelah tahap yang tepat dapat diketahui berapa nilai yang benar-benar telah dipulihkan.

RIAU MEMBUTUHKAN “NERACA KORUPSI”

Di sinilah solusi yang paling realistis sebenarnya bukan sekadar memperdebatkan hukuman mati.

Riau membutuhkan neraca pemulihan kerugian negara akibat korupsi yang dapat diakses publik.

Setiap perkara idealnya memiliki informasi:

IndikatorDataNilai kerugian negaraRp...Aset teridentifikasiRp...Aset disitaRp...Uang penggantiRp...Sudah dieksekusiRp...Sudah masuk kas negaraRp...Masih dalam prosesRp...Belum dipulihkanRp...Recovery Rate...%

Dengan sistem tersebut, masyarakat tidak perlu hanya menerima angka akhir dari sebuah konferensi pers.

Publik dapat melihat asal-usul angka tersebut.

UKUR KEBERHASILAN DENGAN RECOVERY RATE

Salah satu ukuran yang sederhana adalah Recovery Rate.

Rumusnya:

Recovery Rate = nilai yang benar-benar dipulihkan ÷ nilai kerugian yang menjadi dasar perhitungan × 100 persen.

Namun angka tersebut harus dihitung berdasarkan cakupan perkara dan periode yang sama.

Jangan membandingkan kerugian dari seluruh perkara selama 20 tahun dengan pemulihan aset hanya dari satu tahun.

Itu akan menghasilkan angka yang menyesatkan.

Karena itu, apabila suatu saat pemerintah ingin mengatakan:

“Sekian persen uang korupsi Riau telah kembali.”

maka masyarakat berhak mengetahui:

perkara apa saja yang dihitung,

periode berapa tahun,

lembaga mana saja,

berapa total kerugiannya,

dan

berapa yang benar-benar masuk kembali ke negara.

HUKUMAN MATI BUKAN SATU-SATUNYA JAWABAN

Wacana hukuman mati dapat terus menjadi bagian dari perdebatan hukum dan kebijakan pemberantasan korupsi.

Tetapi hukuman mati tidak boleh diposisikan sebagai pengganti pemulihan aset.

Seorang pelaku dapat menerima hukuman berat berdasarkan putusan pengadilan.

Namun negara tetap menghadapi pertanyaan:

Bagaimana uang dan aset hasil korupsinya dikembalikan?

Di sinilah RUU Perampasan Aset menjadi penting.

Jika dirancang dengan mekanisme pembuktian, pengawasan dan perlindungan hak yang kuat, regulasi tersebut dapat memperkuat kemampuan negara mengejar aset hasil tindak pidana.

Namun efektivitasnya pada akhirnya tetap akan ditentukan oleh pelaksanaan di lapangan.

JANGAN HANYA HITUNG BERAPA ORANG YANG DIPENJARA

Ukuran keberhasilan pemberantasan korupsi selama ini sering dilihat dari jumlah perkara, tersangka, penahanan dan vonis.

Semua indikator tersebut penting.

Tetapi bagi masyarakat, ada satu indikator yang sangat sederhana:

BERAPA UANG RAKYAT YANG KEMBALI?

Jika sebuah perkara memiliki kerugian negara Rp100 miliar, publik perlu mengetahui apakah negara berhasil memulihkan Rp100 miliar, Rp70 miliar, Rp20 miliar atau bahkan lebih kecil.

Karena setiap rupiah yang belum pulih berarti masih ada pertanyaan mengenai kerugian publik yang harus dijawab.

RIAU MENUNGGU JAWABAN

Data Polda Riau menunjukkan bahwa pemulihan aset bukan sesuatu yang mustahil.

Pada 2025, dari kerugian negara Rp23,47 miliar yang dilaporkan dalam perkara yang ditangani Polda Riau, asset recovery mencapai Rp16,67 miliar atau sekitar 71 persen.

Tetapi masyarakat membutuhkan gambaran yang lebih luas.

Bagaimana dengan perkara yang ditangani Kejaksaan?

Bagaimana dengan perkara KPK?

Berapa aset yang sudah dieksekusi?

Berapa yang benar-benar masuk kas negara?

Berapa yang masih dalam proses?

Dan yang paling penting:

Berapa total uang negara yang masih belum kembali?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan berarti menuduh ada uang yang hilang.

Justru sebaliknya.

Pertanyaan tersebut diperlukan agar setiap rupiah yang berhasil dipulihkan dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada publik.

DARI HUKUMAN MATI MENUJU PEMULIHAN UANG RAKYAT

Perdebatan hukuman mati bagi koruptor akan terus berlangsung.

RUU Perampasan Aset juga masih menunggu penyelesaian.

Namun di tengah dua isu besar tersebut, satu agenda seharusnya tidak boleh tertinggal:

MEMASTIKAN UANG RAKYAT KEMBALI.

Indonesia membutuhkan penegakan hukum yang tegas.

Indonesia membutuhkan mekanisme perampasan aset yang efektif tetapi tetap memiliki pagar hukum yang kuat.

Dan daerah seperti Riau membutuhkan transparansi data pemulihan yang bisa diperiksa masyarakat.

Sebab pada akhirnya, keberhasilan pemberantasan korupsi bukan hanya tentang seberapa berat hukuman yang dijatuhkan.

Bukan pula hanya tentang berapa banyak orang yang dipenjara.

Tetapi juga tentang satu pertanyaan sederhana yang terus menunggu jawaban:

UANG KORUPSI RIAU DI MANA—DAN BERAPA YANG SUDAH KEMBALI KE NEGARA?